Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, M. Sc., MPA., M.A., mengatakan Indonesia dapat menembus angka US 9,8 T atau berada di peringkat ke-5 di dunia hingga masuk ke dalam kategori negara maju dengan pendapatan yang tinggi sesuai rencana Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan optimisme karena Indonesia telah dibekali modal berupa sumber daya serta potensi yang cukup besar.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus yang akrab disebut AHY dalam kegiatan Studium Generale “Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan dalam Menyongsong Indonesia Emas” yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Kampus, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis, 19 September 2024. “Kekayaan alam kita tersebar dari Aceh hingga Papua, mulai dari tambangnya, kehutanannya, perikanannya, dan semua yang memiliki nilai yang tinggi dalam perdagangan internasional, tetapi jangan terjebak kita hanya mengeruk kekayaan alam kemudian mengekspor begitu saja sebagai bahan mentah, kita harus bisa meningkatkan value-nya dengan baik,” kata Agus.

Tidak hanya optimisme, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 tersebut juga Kementerian ATR/BPN ikut berkontribusi melalui berbagai kebijakan yang dihadirkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat, salah satunya adalah kebijakan Reforma Agraria melalui redistribusi tanah. Agus menyampaikan bahwa sebanyak 12,5 juta hektar tanah sudah diredistribusi oleh Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah dan mengalami kemiskinan struktural. Harapannya adalah tanah tersebut produktif kembali hingga dapat menghasilkan pendapatan yang layak agar masyarakat semakin sejahtera. “Ini sekali lagi menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, utamanya untuk meyakinkan agar setiap warga negara punya tanah.

Karena tanpa tanah pasti terjadi kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” jelas Agus. Tidak hanya itu, upaya lainnya yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah mendaftarkan tanah-tanah milik warga agar tanah tersebut menjadi legal, melakukan trasnformasi digital melalui pengembangan sertifikat elektronik, penerbitan SK Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat atau tanah milik masyarakat adat, serta penyelenggaraan operasi “Gebuk Mafia Tanah” untuk mencegah kerugian masyarakat akibat mafia tanah.

Agus juga menyampaikan bahwa kepastian hukum serta regulasi pertanahan di Indonesia tentu dapat mendatangkan investor untuk berinvestasi dan berkontribusi secara signifikan untuk ekonomi negara melalui pembangunan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keseimbangan yang harmonis dalam pengelolaan tanah tersebut. “Ini adalah tantangan besar kita, bagaimana kita tetap memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi, hunian masyarakat, sentra-sentra bisnis, industri dan pabrik-pabrik, perkebunan dan pertanian, tetapi juga kita tidak boleh mengonversi semua lahan termasuk lahan sawah secara serampangan, hingga berkuranglah kapasitas kita melakukan produksi pangan,” kata Agus.

Dalam kesempatan ini, Agus berpesan agar generasi muda dapat mempersiapkan diri untuk ikut serta berkontribusi di masa yang akan datang. Generasi muda diharapkan dapat mengembangkan rasa keberanian, percaya diri, kemampuan komunikasi yang baik, berpikir kritis, kreatif, kompetitif, kolaboratif, komitmen, serta konsisten. “Kontribusi generasi muda sangat dinantikan, dan sangat kita harapkan. Kita siapkan diri kita, kalian adalah jembatan yang kita siapkan kokoh untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang hebat,” ujarnya.

Selain itu, AHY mengatakan, peningkatan populasi dapat menyebabkan kelangkaan di berbagai sektor karena terjadinya gap antara kebutuhan yang meningkat dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan intervensi dalam menghadirkan alternatif untuk mencegah kelangkaan yang berpotensi menyebabkan konflik tersebut dapat terjadi. “Bicara tanah itu memang sangat mendasar karena tanpa tanah tentu tidak akan ada kehidupan dan tidak ada masa depan.

Tanah tidak akan bertambah banyak, tetapi penduduk akan semakin banyak. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak munculnya konflik pertanahan, sengketa, serta tumpang tindih karena semua memperebutkan tanah,” ujar Agus. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Plt. Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigid Suseno, M.Hum., Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan, S.H., M.H., Ketua Umum Ikatan Alumni FH Unpad Dr. Agus Imanuddin, S.H., M.H., serta para pimpinan Unpad dan pimpinan FH Unpad.

Sumber www.unpad.ac.id